TUGAS 3 SOFTSKILL MANAJEMEN
AUDI RESTI IRWANTI – 3PA09
11512239
- Menurut saya peranan konflik memang bukan suatu hal yang mudah untuk dihindari, konflik pun bukan untuk dihindari karena ada beberapa organisasi konflik yang bisa diselesaikan dan dijadikan sebagai indikator kemajuan dalam organisasi. Konflik sendiri merupakan bentuk ekspresi pertikaian individu satu dengan individu lainnya karena berbagai alasan, yang bisa diekspresikan secara verbal ataupun non verbal. Menurut Stephen (dalam Indriyatni, 2010) konflik itu adalam melalui suatu proses yang dimulai dari adanya “anggapan” dari seseorang kepada orang lain, yang kemudian menajdi masalah. Ada tidaknya suatu konflik dalam suatu organisasi adalah tergantung dari persepsi pihak-pihak yang terkait. Dan tidak selalu konflik itu akan membawa pada pengaruh yang negative bagi kinerja perusahaan atau organisasi. Jadi peranan konflik ini, kembali lagi pada peranan pemimpin yang bisa mengarahkan konflik yang ada ini ke arah yang diinginkan dan akhirnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasinya.
CONTOH KASUS :
Merdeka.com - Nasib salah satu maskapai
penerbangan, tak beranjak dari ujung tanduk. Terpilihnya Rudy Setyopurnomo
menjadi direktur utama maskapai tersebut menggantikan Sardjono Johny
Tjitrokusumo Mei tahun lalu ternyata belum membawa perubahan.
Alih-alih janji Rudy untuk membawa keuntungan dalam
waktu enam bulan terwujud, internal perusahaan maskapai tersebut morat marit.
Tak lama setelah menjabat sebagai Dirut *******,
Rudy telah kehilangan anak buahnya yaitu Direktur Teknik pada Juli tahun lalu.
Pengunduran diri pimpinan teknik pesawat itu lantaran Rudy menyindir divisinya
sering melakukan korupsi.
Baru-baru ini, Direktur Operasional ******* Asep
Eka Nugraha juga mundur dari maskapai tersebut. Dia mengatakan, aksi
ketidakpercayaan karyawan kepada pihak manajemen sudah semakin meluas.
"Upaya saya sebagai Direktur Operasi untuk memperbaiki keadaan ditanggapi
dengan arogansi yang mengakibatkan terjadinya perombakan jajaran manajemen di
direktorat operasi tanpa mempertimbangkan efek dari tindakan tersebut,"
ujar Asep di Jakarta, Kamis (14/2).
Setelah itu, beberapa para juga turut melakukan perlawanan
ke Rudy. Pekan lalu, sejumlah karyawan mengancam akan menyegel kantor Rudy.
Alih-alih mencari solusi dengan karyawan, Rudy malah menuduh karyawan tersebut
mempunyai kinerja yang buruk sehingga melakukan protes terhadapnya.
Di sisi lain, perihal pelaporan dirinya ke Polda
Metro Jaya oleh Johny, dia merasa dikriminalisasikan. "Saya tidak pantas
menjadi tersangka," tegas dia.
Mengenai konflik internal ini, Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan
harusnya direksi fokus agar maskapai tersebut bisa terbang lagi. "Saya
minta direksi ******* tidak memikirkan itu, pikirkan hidupnya dulu. Bisa buat *******
terbang dulu juga sudah bagus. Yang penting ******* bisa membeli bahan bakar,
gaji pegawai," ucap Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/2).
Rangkuman Keadaan
:
Pergantian direktur pada maskapai penerbangan tidak
membuat manajemen maskapai penerbangan tersebut semakin membaik apalagi dengan
adanya ketidak percayaan pimpinan pada jajaran managemen yang membuat para
karyawan tidak nyaman sehingga memutuskan untuk mundur dari perusahaan maskapai
tersebut.
Penyelesaian
Kasus :
Pimpinan direksi diminta agar tidak memikirkan
hal-hal tersebut diatas terlebih dahulu sehingga nanti pada akhirnya maskapi
penerbangan tersebut bisa beropersi seperti semula. Dan seharusnya tuduhan dari
pihak direksi harus dipandang secara bersama dengan semua pihak, kemudian
periksa masing-masing persepsi dari tiap pihak dan baru kemudian tentukan
kesepakatan bersama dalam akhir keputusan.
- Peranan kepemimpinan untuk mengatasi konflik struktural dan konflik fungsi kerja, menurut saya dalam mengatasi konflik struktural yang merupakan konflik yang erat kaitannya dengan hirarki jabatan dan konflik fungsi kerja yang merupakan konflik yang terjadi pada suatu bagian A dengan bagian B dimana antara bagian ini memiliki pemahaman yang berbeda untuk menyelesaikan pekerjaan pemimpin harus mampu memahami karakter kepemimpinan dalam pola demokrasi, karena di sistem demokrasi ini sangat di titik beratkan pada hubungan manusia dan kerja tim sehingga nantinya sikap yang ditunjukan pemimpin tidak akan memberatkan salah satu pihak. Dengan memahami peranan pola demokrasi tersebut bisa melakukan penyelesaian masalah dengan baik, karena akan muncul sifat keterbukaan mengenai masalah yang sedang dialami. Kepemimpinan yang demokratis juga akan mampu mengakibatkan produktivitas yang lebih baik pada suatu organisasi. Menurut Chernyshev dan Suryaninova (dalam Sarwono, 2005) pemimpin yang paling berhasil adalah pemimpin yang mampu mengatasi konflik-konflik internnya. Pemimpin juga harus mampu membuat jaringan yang erat dari hubungan-hubungan informal sehingga bisa membantu mengkoordinasikan berbagai kegiatan kepemimpinan degan cara yang kurang lebih sama dengan cara kerja struktur formal dalam mengkoordinasikan berbagai kegaitan menajerial, dan apabila terjadi konflik antar peran, maka dengan adanya hubungan tersebut bisa menyelesaikan konflik tersebut (Kooter, 1999). Dan seperti yang sudah disebutkan pada soal no 1, bahwa peranan konflik ini kembali pada peranan pemimpin yang bisa mengarahkan konflik ke arah yang diinginkan hingga akhirnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasinya.
CONTOH KASUS :
KARAWANG,RAKA
- Pemerintah Daerah (Pemda) diminta menyelesaikan perseteruan yang terjadi di
tubuh PT.APF Karawang. Permintaan ini dilontarkan terkait ribuan karyawan yang bekerja
di perusahaan tersebut adalah pekerja lokal Karawang. Selain terpicu oleh kehadiran
para preman di lingkungan perusahaan itu. Ada sekitar 1500 karyawan yang saat
ini sedang mengalami kegelisahan di perusahaan PT.APF Karawang. Hal itu karena
mereka menjadi korban perkelahian Top Managemen yang ada, dengan adanya
gangguan dari kelompok preman yang sengaja didatangkan kedalam perusahaan
tersebut. Pengurus PUK serikat pekerja Keb.SPSI yang namanya minta dirahasiakan
mengatakan untuk saat ini konflik antar Top Managemen perusahaan sudah mulai
mengganggu karyawan. Hal itu dengan masuknya sekelompok preman dilingkungan
perusahaan PT.AFP. ”Untuk kita (karyawan, red) perseteruan antara pemilik
perusahaan Marimuthu Sinipasan dengan pihak Investor sudah mulai mengganggu.
Karyawan sudah tidak nyaman ketika bekerja. Untuk itu, karyawan meminta pihak
berwenang dalam hal ini Pemda ikut campur menyelamatkan nasib karyawan yang
semuanya masyarakat Karawang,” ungkap pengurus PUK. Ditambahkannya, nasib
sekitar 1500 karyawan PT APF itu semuanya kepala keluarga. Jika itu dikonversi
dengan keluarga ada sekitar empat ribuan keluarga yang akan menjadi korban jika
pada akhirnya nasib karyawan menjadi korban karna perusahaan ditinggal
investor. ”Kita mengetahui dan mengalami kalau perusahaan bekas anak perusahaan
Texmako group ini baru bisa bangkit dari kebangkrutan. Dengan masuknya investor
sebenarnya perusahaan ini sudah membaik. Sayangnya, dengan kehadiran dua orang
kepercayaan pihak pemilik perusahaan Marimuthu Sinipasan yaitu Ariyadi Ahmad
dan juga Neveilson Abdullah yang kebetulan selaku Direktur WKP yang juga bagian
dari PT APF kondisinya jadi memburuk," akuinya. Dilanjutkannya, untuk itu
pihak karyawan meminta bantuan Pemda untuk ikut menyelamatkan nasib masyarakatnya
di PT.APF. Jika tidak, kata ia, bagaimana mereka kelak untuk mendapatkan kerja
lagi. Hal ini, karena mereka yang berada di PT APF sudah tahunan. ”Kita meminta
Pemda dalam hal ini ikut campur menyelesaikan nasib para karyawan yang mencapai
sekitar 1500 itu. Dengan wewenang Pemda selaku tuan rumah bisa melakukan lobi-
lobi menyelesaikan masalah. Minimal untuk kemanan kerja karyawan saat ini
menjadi nyaman. Karena saat ini,perusahaan sudah dimasuki preman yang berasal
dari luar Karawang,” ungkapnya lagi. Diakuinya lagi, permasalahan ini juga
sudah diadukan kepada Pemda, DPRD namun hingga kini belum ada penyelesainya.
”Kita berharap Pemda dan DPRD bisa turun langsung kelapangan. Hal ini juga
untuk membuktikan kalau kita para karyawan memang membutuhkan bantuan Pemda dan
DPRD terkait permasalahan yang ada. Hal ini juga untuk menjamin kelangsungan
pihak investor merasa nyaman berada di Karawang. Sebab permasalahan yang ada
saat ini murni, perkelahian antara investor yang sudah berhasil bangkit dari
kebangkrutan tapi setelah aman. Pihak perusahaan ingin menguasai dengan cara
yang tidak bener dengan mengerahkan preman bayaran,” terangnya.(dri)
Rangkuman keadaan :
Ketidaknyamanan
bekerja yang dialami karyawan PT tersebut merupakan buah dari adanya konflik
antara top managemen karena adanya sikap monopoli apalagi di tambah dengan
hadirnya beberapa preman yang dibiarkan ada dalam lingkungan kerja yang membuat
para karyawan semakin merasakan ketidaknyamanan. Sehingga para karyawan
membutuhkan peran pemerintah yang juga memiliki otoritas yang tinggi untuk
membantu menyelesaikan masalah ini.
Penyelesaikan Kasus :
Menurut saya,
seharusnya dalam konflik ini kedua belah pihak harus bisa mendengarkan masing-masing
pendapat secara baik dan bisa dengan adanya pihak ketiga, dimana disini yang
menjadi pihak ketiga adalah pemerintah daerah. Serta pada kedua belah pihak
mampu mengurangi ego untuk memonopoli perusahaan. Dan juga diminimalisir suatu
hal atau kegiatan yang jika pada akhirnya membuat karyawan merasa tidak nyaman
dalam bekerja,
- Pendapat saya mengenai praktek dehumanisasi dalam praktek manajemen sangat tidak setuju, sebab bagi saya sangat tidak manusiawi dan seakan tidak menghargai berbagai perbedaan yang memang ada di Indonesia ini, seharusnya di Indonesia sendiri yang menganut sistem “Meski Berbeda Tetap Satu Jua” tidak menggampangkan hal-hal seperti ini dan seharusnya di Indonesia sudah paham betul mengenai berbagai ragam perbedaan baik dari budaya, bahasa, ras ataupun agama.
CONTOH KASUS :
a.
JAKARTA— Ketua
Federasi Buruh Lintas Pabrik, Jumisih, di kantor Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia, Jumat (25/10) mengatakan, buruh perempuan di Indonesia hingga saat ini
masih terus mendapatkan diskriminasi dan rentan terhadap pelecehan dan kekerasan
seksual di tempat kerja.
Para buruh
perempuan lanjutnya kerap disuruh bekerja melebihi jam kerja yang telah
ditentukan tanpa mendapatkan uang lembur, padahal Undang-udang No.13/2003
menyatakan bahwa jam kerja buruh adalah delapan jam. Dalam hal reproduksi
seperti cuti haid dan cuti melahirkan contohnya, Jumisih mengatakan banyak
perusahaan yang mengabaikannya. Sekarang ini, lanjutnya, perusahaan banyak yang
menghilangkan adanya cuti haid bagi buruh perempuan. Perusahaan, menurut
Jumisih, banyak yang memberhentikan buruh perempuan yang hamil dengan alasan
yang mengada-ada karena tidak mau menanggung biaya persalinan.
Lebih lanjut,
dia menjelaskan, buruh perempuan rentan terhadap pelecehan dan kekerasan
seksual karena buruh perempuan masih dianggap kelas nomor dua dalam industri
sehingga kerap diperlakukan tidak nyaman oleh atasan-atasannya. Berdasarkan
survei yang dilakukan lembaganya di basis-basis pabrik, lanjut Jumisih, hampir
semua buruh perempuan pernah mengalami pelecehan seksual. "Semua
buruh perempuan pernah mengalami kekerasan seksual di tempat kerja, entah
dilakukan oleh atasan atau personalia," ujar Jurnisih.
"Ada buruh
perempuan yang sampai dibopong oleh atasannya, dibawa ke ruang tertentu untuk
dicium-ciumi. Ada buruh perempuan yang sampai melakban bajunya karena saking
seringnya terjadi pelecehan seksual. Buruh perempuah masuk ke WC diikuti."
Selain itu, gaji buruh perempuan, menurut Jumisih, lebih rendah dibanding buruh
laki-laki. Kesenjangan upah antar gender sebanyak 17-22 persen. Dengan kondisi
tersebut, tambah Jumisih, pemerintah tidak melindungi. Jumisih mengatakan buruh
perempuan juga mendukung rencana aksi mogok nasional yang akan dilakukan buruh
pada tanggal 31 Oktober hingga 1 November. Aksi tersebut dilakukan untuk
menuntut agar upah buruh naik minimal 50 persen.Menurutnya Kenaikan upah sangat
penting buat buruh karena untuk mencukup kebutuhan hidup.
b. Jakarta, NU Online.
Tahun lalu, Komisi
Perlindungan Kesetaraan diantara para Pekerja Amerika Serikat menerima 3811
keluhan. Para pekerja menuduh majikan mereka melakukan diskriminasi atas dasar
agama, seperti dilaporkan oleh koran "Vedomosti".
Sebagai contoh, seorang penambang Kristen Protestan, menolak menjalani pengujian biometric karena norma agma, dan dua orang kopir Muslim menyatakan mereka tidak minum alkohol karena larangan agama.
Komisi tersebut akan mempertimbangkan keluhan secara individual. Jika konflik tidak selesai melalui negosiasi, masalah ini akan diselesaikan melalui pengadilan. Baru-baru ini wanita Muslim mengajukan tuntutan pada Abercrombie & Fitch Company.
Perusahaan tersebut memberlakukan penggunaan jilbab melanggar aturan berbusana dan memecat satu pegawai perempuan. Perempuan lain ditolak lamarannya karena dia memakai jilbab selama wawancara. Pengadilan meminta perusahaan memberikan kompensasi kepada wanita Muslim tersebut senilai $ 71,000.
Menurut para pengacara, keluhan akan berkurang jika perusahaan melakukan training tentang diskriminasi dan mengajari para pekerjanya toleransi beragama. (islam.ru/mukafi niam)
Sebagai contoh, seorang penambang Kristen Protestan, menolak menjalani pengujian biometric karena norma agma, dan dua orang kopir Muslim menyatakan mereka tidak minum alkohol karena larangan agama.
Komisi tersebut akan mempertimbangkan keluhan secara individual. Jika konflik tidak selesai melalui negosiasi, masalah ini akan diselesaikan melalui pengadilan. Baru-baru ini wanita Muslim mengajukan tuntutan pada Abercrombie & Fitch Company.
Perusahaan tersebut memberlakukan penggunaan jilbab melanggar aturan berbusana dan memecat satu pegawai perempuan. Perempuan lain ditolak lamarannya karena dia memakai jilbab selama wawancara. Pengadilan meminta perusahaan memberikan kompensasi kepada wanita Muslim tersebut senilai $ 71,000.
Menurut para pengacara, keluhan akan berkurang jika perusahaan melakukan training tentang diskriminasi dan mengajari para pekerjanya toleransi beragama. (islam.ru/mukafi niam)
Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi
adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia pada kasus kedua, karena jika sikap yang
diambil perusahaan tidak diubah seperti itu, akan sangat menggangu bagi
orang-orang yang menggunakan jilbab karena penggunaan jilbab adalah hak mereka,
dan mendapat perlakuan secara hormat juga hak mereka. Jilbab bukanlah suatu
kendala yang harus membuat mereka harus dikucilkan atau tidak mendapat
kesempatan dalam bekerja.
Ada juga pelanggaran UUD pada
kasus yang pertama daam jam kerja. Tidak seharusnya para buruh bekerja melebihi
batasan apalagi yang sudah ditetapkan oleh UUD, dan tidak seharusnya juga
hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan tetapi diabaikan begitu saja. Meskipun para
buruh mereka harus tetap dihormati, sehingga tidak ada lagi pelecehan pada buruh-buruh
wanita.
DAFTAR PUSTAKA
:
Indriyanti, L.
(2010). Pengaruh Konflik Terhadap Kinerja Organisasi/Perusahaan. Jurnal Fokus Ekonomi. 1, 36 – 42
Kooter, J.P.
(1999). What Leaders Really Do. Jakarta
: Erlangga
Sarwono, S.W.
(2005). Psikologi Sosial Psikologi Kelompok
dan Psikologi Terapan. Jakarta : PT Persero Balai Pustaka